Kelompok Aksi GERAM Bersama Anggota DPRD Riau dan Dinas PU Riau
Riauantara.com | Pekanbaru - Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Marginal (GERAM) menggelar aksi di DPRD Riau meminta agar dianggarkan perbaikan jalan penghubung 17 desa di Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar.
Dari aksi yang di lakukan beberapa mahasiswa dan masyarakat Kampar yang mengatas namakan Gerakan Rakyat Marginal ( GERAM) di sambut hangat oleh anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Kampar Masnur.
Dari hasil pertemuan dari massa GERAM menyampaikan permintaan Infrastruktur yang belum di realisasi.
"Hingga saat ini detik ini Kami belum merasakan kemerdekaan karena kondisi jalan poros dari Lipat Kain ke Desa IV Koto Setingkai sepanjang 28 KM rusak parah dan butuh perbaikan," kata perwakilan massa, Senin (20/3/2017).
Akibat rusaknya jalan utama ,masyarakat Desa yang ingin menjual hasil pertanianya terhambat,akibatnya harga kebutuhan pokok di desa itu meningkat tinggi ( Mahal).
Gerakan Rakyat Marginal (GERAM) dalam hal ini menuntut Beberapa poin yakni adalah tanggap darurat ruas Jalan Lipat Kain-Lubuk Agung minimal fungsional, penyelesaian pengaspalan/rigit pavement jalan beton ruas Jalan Lipat Kain-Desa IV Koto Setingkai dan segerakan bantuan sembako ke 17 desa yang terkena dampak kerusakan jalan.
"Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti kami akan bertahan hingga keputusan persetujuan dikeluarkan," tegasnya.
Menanggapi tuntutan warga, anggota DPRD Riau daerah pemilihan Kampar Masnur mengatakan pihaknya terus mengupayakan Aspirasi masyarakat,tetapi yang memiliki wewenang itu adalah Pemprov.Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum ( PU),tetapi meski begitu kita terus mendesak dan memanggil pihak terkait agar bersama- sama kita mengupayakan Jalan Tersebut terselesaikan" ya dalam waktu dekat ini kita lakukan duduk bersama dari pihak Dinas PU,masyarakat dan DPRD Riau Dapil Kampar,jelasnya.
Sementara anggota DPRD Riau lain, Yurjani Moga, mengungkapkan, upaya kita untuk hal itu sudah kita lakukan,tetapi mengenai perbaikan jalan itu sebetulnya dewan tidak berhak untuk menganggarkan, karena menjadi tugas dari dinas pekerjaan Umum (PU) yang mewakili Pemprov Riau.
"Besok ada Musrenbang di tingkat provinsi, bagi masyarakat yang ingin mencurahkan permasalahan yang ada silakan sampaikan tuntutan di sana. Kalau Kami ini sebagai wakil rakyat hanya bisa mengawal. Itupun kalau sudah dianggarkan oleh pihak Dinas Terkait ,jelasnya.
Editor. : Amex
Liputan. : Rahmad RA
Komentar