PROGRAM PEMERINTAH GAGAL MEMBANGUN RUMAH LAYAK HUNI DI KELURAHAN KERUMUTAN TAHUN 2011
RIAUANTARA.COM | PELALAWAN - Aneh tapi nyata itulah yang terjadi di Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan , Menurut lurah Kerumutan Jasri Hasa bahwa pembangunan rumah layak huni diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu ,total jumlah rumah yang dibangun sebanyak 50 unit pada tahun 2011 namun sampai saat ini tidak selesai dibangun sementara nilai dana pembangunan per Unit nya Rp70 juta.
Yang anehnya rumah layak huni yang dibangun tersebut diatas lahan warga tanpa ada ganti rugi dari pemerintah ,sementara masyarakat hingga sampai saat ini masih berharap rumah tersebut segera di selesaikan dan dapat di bagi ke masyarakat guna di tempati.
Menyikapi hal itu, tim Investigasi RIAU ANTARA.COM pun menemui mantan PPK di Kantor PU Kabupaten Pelalawan beberapa hari lalu,Iwan Buluh (nama panggilan) mengatakan kepada riauantara.com pada tahun 2011 pihaknya putus kontrak kerja sama "ya saya putus kontrak ungkapnya ,sisa anggaran kembali ke Negara ,kalau untuk tahun selanjutnya saya tidak mengetahui ,tapi untuk lebih jelas Tanya saja Pak Kadis PU pada saat itu Kadis nya pak (Hasan Tua ),
Usai Mendapat keterangan ,tim pun kembali menemui mantan Kadis PU tersebut. Dalam pertemuan Hasan tua selaku mantan kepala dinas PU pada tahun 2011 mengatakan itu bangunan rumah layak huni tersebut pada zaman Tengku Fahran ,memang ada niat saya untuk melanjutkan /menyelesaikan tetapi nampaknya sulit ,sehingga tidak saya lanjutkan ungkapnya kepada RIAUANTARA.COM diruang kerjanya.
Ironis dan sangat di sayangkan,uang ratusan juta di kuburan pemerintah hanya terbuang dengan sia-sia tanpa ada penyelesaian hingga rumah tersebut dapat di pergunakan oleh masyarakat yang sangat memerlukan.yg anehnya pekerjaan yang sudah di kerjakan kurang lebih 65% pengerjaan,kini menjativterbengkalai.
Yang parahnya lagi,Menurut warga yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa waktu dalam membangun tahun 2011 kontraktor memakai pasir dari parit dan pondasi rumah pun dibangun asal-asalan ,sehingga warga banyak yang tidak tertarik karena cara kerja kontraktor tersebut 'asal jadi' ,bahkan bangunan rumah tersebut sampai sekarang menjadi sia-sia akhirnya dan dana Negara yang dialokasikan mubajir ,hingga sampai saat ini masyarakat masih menunggu niat pemerintah untuk meneruskan bangunan yang masih tergantung tersebut.
Masyarakat meminta kepada instansi pemerintah Pusat,Provinsi Maupun Daerah agar kembali menyelesaikan pembangunan rumah layak huni yang sudah lama terbengkalai .
Liputan. : TRI-TOMAN DKK.
Komentar