RIAUANTARA.COM | Pekanbaru, Ali-ali mendapat kabar gembira,kali ini Anggota DPRD Riau Komisi D menelan rasa kekecewaan terhadap Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Dinas PKPP) Provinsi Riau.
Bukan tanpa sebab, kekecewaan dan bercampur kesal pun terlihat dari raut wajah Wakil rakyat kepada Dinas PKPP Karena telah melalakukan pemangkasan pokok-pokok pikiran (Pokir) wakil rakyat tersebut dengan melakukan rasionalisasi anggaran sekitar 25 persen tanpa pemberitahuan.
Hal ini di dengar oleh Anggota DPRD Riau komisi D dari suara Dinas PKPP Di Gedung DPRD Riau, Rabu (07/06/2017) pagi.
Dengan adanya pemotongan itu Anggota Komisi D DPRD Riau Sumiyanti mengatakan dengan tegas, pemotongan anggaran pokir para anggota dewan dilakukan tanpa ada kordinasi terlebih dahulu antara dinas dengan Anggota DPRD Riau yang membidangi hal itu.
"Kegiatan yang dirasionalisaaiman harusnya dibicarakan,bukan dinas sendiri yang memangkas anggaran yang ada di kegiatan di dinas tersebut, sebab prorgam tersebut sudah dibicarakan antara tim TAPD dan Banggar DPRD Riau,"ujarnya.
Tidak hanya Sumiyanti, Hal ini juga di ungkapkan oleh Abdul Wahid. Ia spontan kesal akibat pokir di dapilnya yakni Inhil,tak tanggung-tanggung dipotong hampir 50 persen di APBD 2017 ini. Dengan nada kesal Abdul Wahid mempertanyakan terkait dasar Dinas PKPP melakukan rasionalisasi anggaran di Inhil hingga 50% . Meski begitu ia (Abdul Wahid -red) tidak mempernasalahkan pemotongan apa bila pihak Dinas melakukan rasionalisasi secara proporsional.
"Kalau pun memang ada pemotongan 20-40 persen,seharuanya ya disamaratakan. Saya mendapat laporan dari staf bapak, didapil saya dipotong dari 10 miliar lebih jadi 6 miliar. Jangan di daerah ini sekian persen pemotongannya,tapi didaerah lain lebih kecil.itu kan jadi tidak adil," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kadis PKPP Amin menjelaskan, total rasinaloisasi di Dinas tersebut sekitar 90 miliar lebih, dari total anggaran yang sudah disetujui sebelumnya. Dan Pihaknya sudah mengupayakan pemangkasan dianggaran setiap kegiatan tidak lebih antara 20-25 persen.
"Kami berjaanji akan mengevaluasi kembali kegiatan yang dipangkas tersebut, khususnya kegiatan yang tidak menyentuh masyarakat langsung, seperti pelatihan- pelatihan," pungkasnya.
Pokok-pokok pikiran (Pokir-red) merupkan istilah wakil rakyat untuk menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian, aspirasi tersebut diserahkan ke eksekutif untuk ditindaklanjuti.
Reporter : Ano'/WRC
Editor : Rahmad.HT
Komentar