Reses Hari Kedua, Ruslan Tarigan Gandeng BPN dan Manajemen Pupuk ATS | riauantara.co
|
Menu Close Menu

Reses Hari Kedua, Ruslan Tarigan Gandeng BPN dan Manajemen Pupuk ATS

Kamis, 15 Maret 2018 | 20:23 WIB

RIAUANTARA.COM | PEKANBARU - Dalam agenda menjaring aspirasi dihari ke dua Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan  BPN Pekanbaru, Manajemen Pupuk ATS yang bertempat di jalan Sumatera kelurahan Sialang Sakti kecamatan Tenayan Raya acara berlokasi di Rt 01 Rw 15.

Acara reses di Rt 01 Rw 15 Kelurahan Sialang sakti di Hadiri oleh Ruslan Tarigan selaku Anggota DPRD Pekanbaru.

Suasana pada acara tersebut terlihat  sangat hidup sekali hal ini terlihat dari antusias ratusan warga mengikuti dan mendengarkan  pendapat anggota DPRD Kota Pekanbaru, BPN Pekanbaru dan manajemen Pupuk organik ATS

Dalam agenda reses kali ini Ruslan Tarigan Selaku anggota DPRD  menjelaskan kehadiran dirinya di hadapan warga untuk menampung aspirasi keluhan masyarakat yg ada di wilayah Rw 15 kelurahan sialang sakti  lesung kecamatan Tenayan Raya. "Seluruh keluhan warga mulai dari fasilitas jalan hingga pertanian akan kita ajukan ke pemerintah kota Pekanbaru melalui pembahasan APBD Kota" , katanya.


Di sesi tanya jawab Nela salah seorang warga  mempertanyakan terkait tanah miliknya yang sudah di lakukan pengurusan program  prona BPN  ia menanyakan apakah kepengurusan tersebut dikenakan biaya  "kira-kira ada biaya yang akan dipungut oleh BPN Pekanbaru atau gratis",tanya Nela kepada pihak BPN.

Kepala BPN Pekanbaru yg diwakili oleh Kepala sub tatausaha Muhammad Akbar SH.MH menjawab keluhan ibu Nela bahwa pengurusan sertifikat prona itu gratis tidak ada Pungutan sama sekali,apa bila oknum BPN meminta uang laporkan ke Aparat penegak hukum atau ke pihak BPN,terangnya.

Terkait pengurusan E KTP beberapa hari lalu ruslan mengaku sudah melakukan upaya baik kepada pihak Disdukcapil tetapi dengan keegoisan yang dilakukan oleh Sekretaris disduk capil kepengurusan belum menuai hasil.

Namun demikian ia akan mencoba berkoordinasi dengan penegak hukum terkait kinerja disdukcapil yg disinyalir memperlambat masyarakat untuk kepengurusan kk,ktp maupun akte kelahiran.

Reporter   : Tommy
Publis       : M.Kahfi
Bagikan:

Komentar