RIAUANTARA.COM | JAKARTA, - Berita gembira bagi sarjana di seluruh Indonesia, anda punya kesempatan berkarier di ranah pemerintah.
Tak lama lagi, pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk gelombang ketiga, tahun 2018 dibuka.
Mereka yang berminat mendaftar pun kini berburu informasi.
Namun, di tengah upaya berburu informasi tersebut, ada oknum yang memanfaatkannya dengan cara menebar informasi paslu.
Satu di antara informasi palsu disebar adalah Laporan Penetapan e-formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, PT Non-PNS dan Tenaga Kontrak Pengangkatan CPNS Tahun 2016-2019 yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang memuat formasi sejumlah Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Merespon hal tersebut, Kepala Biro Humas BKN RI, Mohammad Ridwan mengatakan, jika sampai saat ini, perhitungan kebutuhan CPNS di pusat dan daerah belum selesai dilakukan.
Penerimaan CPNS rencananya akan dibuka setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, 27 Juni 2018 atau setelah Lebaaran Idulfitri 1439 H.
"Pemerintah memang berencana membuka penerimaan CPNS tahun 2018 setelah proses Pilkada selesai, sekitar akhir Juni atau awal Juli. Namun sampai hari ini Pemerintah belum menerbitkan surat resmi tentang formasi CPNS TA 2018. Jadi surat tentang laporan penetapan e-formasi itu hoax,” ujar Ridwan, Jumat (25/5/2018), sebagaimana dikutip dari laman resmi BKN, Bkn.go.id.
Lanjut kata Ridwan, “Masyarakat agar tidak percaya pada informasi yang tidak jelas kebenarannya. Informasi resmi penerimaan CPNS hanya dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan BKN melalui www.bkn.go.id dan kanal-kanal media sosial resmi milik BKN."
Dalam siaran persnya, Selasa (29/5/2018), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS pada tahun ini akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Ini kabar gembira buat anda para sarjana pendidikan, keperawatan, kedokteran, maupun teknik.
Rekrutmen CPNS pun akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.
“Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya.
Saat ini jumlah PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 persen.
Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.
Asman juga menyinggung bahwa Indonesia dan dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.
“Oleh karena itu, diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tentunya tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas,“ tambahnya.
Untuk itu, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan 6 (enam) prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari prartik KKN serta tidak dipungut biaya.
“Forum Konsultasi dan Validasi Usulan Kebutuhan PNS ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan Kebutuhan PNS pada Kementerian/Lembaga tahun 2018 sudah sesuai dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan organisasi sehingga tidak terjadi mismatch,“ imbuhnya.(*)
Sumber :tribun-timur.com
Komentar