RIAUANTARA.COM | JAKARTA, - Akhir Mei ini merupakan jadwal penetapan formasi, sementara pendaftaran online dimulai pada bulan Juni.
Lebih jelasnya, jadwal pelaksanaan seleksi Juli sampai September, pengumuman kelulusan akhir Agustus sampai September, dan terakhir pemberkasan Oktober.
Kepala BKD Kalsel, Perkasa Alam mengatakan informasi tersebut baru dikabarkan Menpan RB dalam minggu ini.
"Baru saja dirilis oleh Menpan RB," ujarnya, Kamis (17/05/2018).
Pada Selasa (08/05/2018) dirinya baru saja mendapatkan informasi dari Kemenpan RB bahwa pengumuman formasi akan disampaikan setelah Pilkada serentak 27 Juni nanti.
Jika diumumkan setelah pilkada serentak maka minimal pengumuman akan dilakukan pada akhir Juni.
"Informasi terakhir yang kita dapatkan itu, artinya jangan percaya jika ada informasi bahwa CPNS sudah dibuka atau sudah ada oknum yang menawarkan berbagai lowongan bisa lolos CPNS karena formasi yang sudah disetujui sendiri kita belum terima," jelasnya.
Namun ia berharap di akhir Mei ini pengumuman formasi bisa dikeluarkan oleh KemenPAN RB tanpa menunggu setelah Pilkada.
Tapi ada alasannya mengapa penerimaan itu ditunda hingga selesainya Pilkada.
Salah satunya yaitu demi menghindari munculnya persepsi yang mengaitkan penerimaan tersebut dengan berlangsungnya Pilkada.
Ada juga kabar berhembus dari KemenPAN RB terkait penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Kalsel, yaitu usulan formasi yang sebanyak 874 yang diusulkan oleh Pemprov Kalsel hanya diterima sekitar 20 persen saja.
Perkasa berharap agar usulan Pemprov Kalsel sebanyak 874 itu bisa tidak dikurangi terlalu banyak, seperti permintaannya.
Selain itu ia berharap agar formasi umum juga turut diperhatikan tak hanya tiga fokus utama pemerintah yaitu pendidikan, kesehatan, dan teknik infrastruktur pembangunan.
Ini adalah rekrutmen dan seleksi CPNS 2018 gelombang ketiga.
Sekitar 200 ribu CPNS akan diterima pada gelombang ketiga ini dan formasinya akan ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Mei 2018 ini.
Bagi anda yang akan mendaftar CPNS pada gelombang ketiga, ada beberapa hal yang harus diketahui.
Kabar Buruk
1. Honorer harus ikut tes atau tak bisa langsung diangkat jadi CPNS.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI, Asman Abnur memastikan tidak ada lagi pengangkatan langsung tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Asman menegaskan, tenaga honorer harus ikut tes seleksi calon PNS atau CPNS sesuai dengan amanat Undang-undang.
Hal itu dikatakan Asman kepada wartawan usai membuka Koordinasi Kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Kemenpan RB RI di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/5/2018).
“Yang jelas ada penerimaan CPNS tahun ini dan semua harus melalui melalui tes. Hasil seleksi semua diumumkan secara transparan dan tidak ada lagi sistem titipan pejabat dan lainnya," kata dia.
"Jadi kalau ada pegawai yang sudah bekerja lima tahun, dua tahun atau tiga tahun, silakan ikut tes jika ingin jadi PNS."
"Bupati, gubernur, termasuk menteri sekali pun tidak bisa bantu jadi CPNS. Yang bisa membantunya adalah kemampuan individunya sendiri. Ada tesnya, ada soal-soalnya," kata Asman menegaskan.
Kabar Baik
1. Berdasarkan kompetensi.
Menteri Asman menjamin transparansi dalam rekrutmen CPNS, dimana yang lulus seleksi dipastikan betul-betul berdasarkan kompetensi.
Dimana saat ini, era keterbukaan membuat tidak ada lagi orang yang lulus seleksi berdasarkan rekomendasi pejabat tertentu.
Dia memaparkan bahwa pemerintah ingin PNS yang menduduki suatu jabatan harus berdasarkan kompetensi.
Dimana suatu jabatan harus dipegang oleh orang yang ingin bekerja profesional serta punya kompetensi yang pas pada bidangnya.
"Pentingnya manajemen aparatur sipil negara berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Sebab PNS merupakan orang-orang pilihan. Kalau salah merencanakan dan salah merekrut, maka 30-50 tahun ke depan kita akan salah menanggung beban," tutur Asman dalam rapat koordinasi di hadapan perwakilan PNS dari 185 kabupaten/kota se-Indonesia di Kota Makassar.
2. Dibuka pasca Pilkada.
Penerimaan CPNS rencananya baru akan dibuka setelah selesainya pemungutan suara Pilkada Serentak, 27 Juni 2018.
Ada alasan tertentu yang membuat penerimaan itu ditunda hingga selesainya Pilkada.
Salah satunya adalah demi menghindari munculnya persepsi yang mengaitkan penerimaan tersebut dengan berlangsungnya Pilkada.
"Pemerintah tidak ingin penerimaan CPNS disangkut-pautkan dengan kepentingan Pilkada," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan, Selasa (10/4/2018).
"Padahal penerimaan CPNS benar-benar hanya memenuhi kebutuhan PNS untuk meningkatkan pelayanan publik," sebutnya.
3. Formasi diumumkan Mei.
Formasi saat ini sedang disusun dan rencananya akan diumumkan pada bulan Mei 2018 atau bulan ini.
4. Lebih banyak guru dan tenaga kesehatan.
Formasi CPNS tahun 2018 tidak akan melebihi jumlah pensiun.
Profesi guru dan tenaga kesehatan menjadi salah satu pengangkatan CPNS yang diprioritaskan.
KemenPAN RB mengusulkan 200 ribu kuota CPNS di pusat dan daerah pada tahun 2018 mendatang.
Jumlah tersebut, akan diprioritaskan untuk profesi tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy meminta Asman untuk menambah formasi guru sebanyak 100 ribu orang di 2018.
Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sebanyak 736 ribu di seluruh Indonesia.
Daerah yang Tak Dapat Jatah Formasi CPNS
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, di Jakarta, Rabu (1/5/2018) menerangkan, jumlah formasi penerimaan CPNS 2018 mencapai sekitar ratusan ribu kursi karena daerah akan mendapatkan jatah formasi.
"Sebagian besar daerah akan mendapatkan formasi karena sejak 2014, daerah tidak dapat formasi apa-apa. Adapun banyak yang pensiun, jumlahnya setahun 150 ribu orang. Kalau empat tahun saja, sudah 600 ribu orang," kata dia.
Namun demikian, Bima memastikan, formasi CPNS 2018 tidak akan diberikan kepada daerah yang memiliki realisasi belanja pegawai di atas 50 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Bagaimana mereka bisa membayar gaji CPNS kalau belanja pegawainya sudah 50 persen. Itu kan sama saja, 2 persen dari populasi menikmati 50 persen dari APBD. Masa bayar gaji doang, pembangunannya mana, tidak adil dong," tegasnya.
Pemerintah menjamin formasi CPNS yang diberikan kepada K/L dan daerah bukanlah untuk jabatan yang bersifat administratif.
"Nanti kita seleksi pas (proses penetapan) formasi. Kita rekrut CPNS untuk menyelesaikan tugas-tugas teknis atau menciptakan kader di masa depan. Kita pilih keduanya, sehingga bukan jabatan administratif," tandas Bima.
Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Pendaftaran Online CPNS 2018 Dimulai Juni, Ini Jadwal Selengkapnya, Jangan Sampai Kelewatan!, (tribunnewscom )
Komentar