RIAUANTARA.COM|PEKANBARU-Ratusan Wartawan Media Online dan Cetak pada senin 10 September 2018 Geruduk Markas Polda Riau.
Kedatangan gelombang pendemo itu langsung menuju kantor kapolda riau, jalan jenderal sudirman Pekanbaru dengan jumlah kurang lebih 200 orang, dengan lantunan lagu-lagu kebangsaan mereka membawa beberapa tuntutan kepada Kapolda Riau yang terkait tindakan aparat hukum diduga kuat melakukan kriminalisasi pers.
Saat melakukan orasinya didepan pintu gerbang Polda Riau, peserta aksi solidaritas pers menyampaikan tuntutanya antara lain agar kapolda riau segera periksa penyidik dirkrimsus yang telah diduga kuat melakukan kriminalisasi pers terhadap Toro Laia wartawan dan pemilik harianberantas yang diketahui dilaporkan oleh bupati bengkalis, Amril Mukminin dengan tuduhan pencemaran nama baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang ITE.
Dalam orasi tersebut ratusan meminta Kapolda dalan menerapkan laporan terkait pemberitaan menggunakan UU Pers Tahun 1999.
,"Kami kapolda riau yang baru, bapak Irjen.pol Widodo supaya bersedia berdialog dengan insan solidaritas pers di tempat ini untuk mendengar aspirasi kami dan merespon kejanggalan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditreskrimsus polda riau terhadap wartawan,"seru orator aksi, Feri.S.
Dalam orasinya Feri menyampaikan berbagai tindakan arogansi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian polda riau terhadap media saat melakukan kinerjanya, khususnya terkait Toro Laia yang hingga kini telah menjalani persidangan di PN Pekanbaru, adalah hasil penyidikan pihak polda riau yang diduga kuat sekongkol dengan Amril mukminin dan beberapa oknum lainya untuk mengkriminalisasi media.
,"Segera periksa oknum penyidik yang kami duga kuat telah sekongkol dengan Amril mukminin selaku bupati di Bengkalis yang terindikasi berdasarkan berbagai bukti terlibat korupsi dana bansos bengkalis tahun 2012 senilai 272 miliar, dan kami minta kapolda riau yang baru segera panggil penyidik dan bongkar persekongkolan ini dengan terang benderang,"teriak Feri.
Namun hingga berita ini diturunkan, kapolda riau Irjen.Pol Widodo belum tampak menghampiri massa aksi solidaritas pers, hingga akhirnya perwakilan kapolda riau, dari satuan direskrimsus melalui kasubdit. IV AKBP Ginting mencoba memberikan pernyataan dan sikap kepolisian polda riau melalui mediasi di ruang SPKT dirkrimum polda riau, namun 5 orang utusan dari aksi solidaritas menolak dan memilih melanjutkan aksinya.
,"kami tidak mau melakukan mediasi dan mendengar pernyataan bapak-bapak jika bukan langsung dari kapolda riau, atau setidaknya dirkrimsus polda riau," terang Bowo Anas yang mendapingi Feri Sibarani.
Mendengar sikap beberapa utusan aksi tersebut, pihak polda riau pun tak dapat berbuat apa-apa, akhirnya membiarkan para aksi solidaritas pers bergerak dan kembali beraksi menuntut kepada kapolda riau agar segera memeriksa penyidik polda riau, memeriksa kembali Amril mukminin dan cs yang terindikasi turut terseret dalam korupsi bansos bengkalis senilai 272 miliar, sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh media harianberantas.
Selain memeriksa penyidik dan Amril mukminin yang diduga sekongkol dalam penyidikan kasus sengketa pers, massa aksi solidaritas pers juga meminta kepada kapolda riau, agar mebongkar praktik-praktik permainan dalam proses penyidikan, khususnya soal pers, yang sejatinya harus melalui tahapan dewan pers dan masuk dalam UU Pers.
,"Ini sejarah buruk dalam dunia pers, ini dapat diduga sebagai permainan karena telah diberitakan seorang oknum pejabat di media dengan muatan soal keterkaitan bupati beglngkslis, Amril Mukminin atas kasus korupsi bansos bengkalis yang telah menyeret sebagian besar pelakunya ke dalam jeruji besi, namun belakangan diketahui, Amril dan beberapa orang lainya sama-sama terlibat namun tidak terjerat hukum," kata Feri Sibarani dalam orasinya.
Akibat ketidak hadiran kapolda riau itu, massa dari aksi solidaritas pers pun melanjutkan aksi tersebut ke kantor kejati riau, dimana kejati riau juga di nilai berperan penting dalam kapasitasnya untuk menelaah barang b erkas penyidikan polda riau, sebab kejaksaan berhak untuk tidak melanjutkan perkara tersebut apabila ditemukan ada penyimpangan penyidikan dari kasus sengketa pers menjadi kasus pidana.Release
Komentar