RIAUANTARA.CO | INHU ,- Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2018 dikabarkan tidak tuntas. Hal ini dikarenakan masih ada anggota DPRD Kabupaten Inhu yang belum mengembalikan dana kelebihan bayar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 lalu.
Sumini, Wakil Ketua DPRD Inhu dikonfirmasi membenarkan informasi soal ada anggota DPRD Inhu yang belum mengembalikan dana kelebihan bayar transportasi itu. Meski ia enggan menjelaskan siapa saja yang belum melakukan pengembalian. "Saya tidak membahas sampai sedetail itu," kata Sumini.
Dirinya juga membantah bahwa hal ini merupakan kesalahan dewan. Pasalnya menurut Sumini pihaknya hanya menerima anggaran saja, sementara yang menyerahkan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Terkait hal ini, unsur pimpinan DPRD Inhu melaksanakan rapat membahas hal ini. Namun saat rapat tersebut, Setwan tidak hadir.
Hanya saja Sumini membantah bahwa pertemuan tersebut membahas soal temuan BPK RI perwakilan Provinsi Riau. "Tidak membahas itu, tadi rapat dengan Bamus membahas soal rapat peripurna pengesahan Ranperda," kata Sumini.
Sementara itu, soal pengembalian dana kelebihan bayar itu juga dibenarkan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhu, Nofriadi. Menurutnya memang ada sejumlah anggota DPRD Inhu yang belum mengembalikan. "Ada yang belum mengembalikan, sementara sebagian lagi sudah," kata Nofriadi. #Heri
Komentar