RIAUANTARA.CO | BENGKALIS , - Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdampak Covid-19 yang sudah dianggarkan pada pos anggaran BPBD Bengkalis hingga kini tidak kunjung cair.
Belum cairnya BLT tersebut membuat para PMI yang sebagian besar bekerja di negeri jiran Malaysia ini, bertanya-tanya. Mereka sudah cukup lama didata dan sudah pula membuat rekening di Bank Riau Kepri untuk proses penyaluran dana BLT. namun, bantuan yang ditunggu-tunggu belum juga mereka terima.
Menanggapi hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Bantan-Bengkalis Bersuara (Hipematan-B) melakukan Forum Diskusi dengan Plh Bupati Bengkalis H. Bustami HY, untuk mempertanyakan penanganan serta penggunaan dana covid-19 yang bersumber dari APBD Bengkalis tahun 2020 dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau.
Sejumlah Mahasiswa yang hadir dengan ketua koordinator Mujid Rizki. disambut oleh Plh Bupati Bengkalis, Kapolres Bengkalis AKBP Sigit Adiwuryanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heri Indra Putra.
Kemudian, Kalaksa BPBD Kabupaten Bengkalis Tajul Mudaris, Kadis Kesehatan Bengkalis dr. Ersan Saputra, Kadis Sosial Martini, Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Indra Gunawan, di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bengkalis, Rabu (17/6/2020).
Ketua Koordinator Hipematan-B dihadapan Plh Bupati menyampaikan dan mempertanyakan berapa jumlah ODP PMI yang pulang dari Malaysia di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkalis.
"Dihitung dari tanggal berapa mereka disebut sebagai ODP, sehingga dapat ditetapkan apakah dia layak mendapatkan bantuan atau tidak. Kemudian bagaimana bentuk, syarat dan ketentuan penyaluran dana kepada para ODP," jelas Mujid.
"Berapa jumlah bantuan per kepala ODP yang didapatkan dan berapa bulan mereka wajib dapat bantuan ini. Apa penyebab keterlambatan penyaluran bantuan ini. Kenapa sampai hari ini belum ada transparansi dari Pemkab Bengkalis,’’ tuturnya lagi.
Sebelum menjelaskan, Plh. Bupati Bengkalis H. Bustami HY mengucapkan terimakasih kepada Hipematan-B yang membuka forum diskusi dengan Pemkab Bengkalis terkait hambatan yang terjadi di lapangan dalam penyaluran BLT PMI.
“Keterlambatan penyaluran BLT PMI ini disebabkan karena ada beberapa persyaratan dari Pekerja Migran Indonesia yang tidak valid baik itu dari NIK KTP, cop pasport bervariasi, nama penerima, bahkan ada yang belum mengurus rekening Bank Riau, Ada 824 orang belum menyerahkan nomor rekening Bank Riau”, terang Bustami.
Di samping itu juga sambung Bustami, ketika kami melihat data yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Wilayah Kerja Kabupaten Bengkalis dan dari semua titik pelabuhan baik dari pelabuhan Bandar Sri Laksamana (BSL), Tanjung Balai Karimun – Selat Panjang dan Dumai berjumlah 4.155 orang.
“Ketika Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bengkalis cek di lapangan sesuai dengan nama dan alamat yang dicatat ternyata orang tersebut tidak ada, sedangkan prosedur penyaluran dana BLT PMI tersebut harus sesuai dengan nama dan NIK KTP yang berdomisili di Kabupaten Bengkalis”, bebwr Plh Bupati.
Bustami juga berharap kepada 824 orang Pekerja Migran Indonesia yang belum menyerahkan nomor rekening Bank Riau agar secepatnya diberikan kepada tim gugus tugas Covid-19, "Insyaallah ketika data tersebut terkumpul, dalam minggu ini pencairan dana BLT PMI akan kita salurkan", sebut dia.
Mengenai pertanyaan besaran dan berapa bulan BLT yg akan diterima PMI, Kalaksa BPBD Tajul Mudaris mengatakan, dana BLT untuk PMI yang bekerja di negeri jiran Malaysia sebesar Rp 600.000 perorang dengan rincian 200.000 dikali tiga bulan.***SN/Rls
Komentar