Basri kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bangko Pusaka, di mana pembagian bantuan langsung tunai BLT tahap III di desa Bangko Pusaka terkhusus dusun Pematang Semut, dipangkas dari jumlah penerima sebelumnya dari 144 penerima BLT, menjadi 111 KK.
Pemangkasan tersebut tanpa ada pemberitahuan langsung oleh aparat desa kepada warga, baik selaku penghulu maupun RT, RW . Sehingga masyarakat yang biasanya mendapatkan BLT datang dan pulang dengan tangan kosong, hal ini Tentunya melukai hati masyarakat.
"Saya selaku sekretaris LPM desa Bangko pusaka mengutuk terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepala desa Bangko Pusaka, Bahadi beserta Kepala Dusun Pematang Semut juga RT, RW yang menerima BLT tersebut, Ini merupakan salah satu ajang korupsi dan tentunya tidak baik dicontoh," kata Basri.
Saat ini, semua kalangan memang terkena dampak Covid 19. Namun hendaknya dahulukan masyarakat yang lebih layak menerima baru pihak perangkat.
Selain itu, Basri mendesak RT RW langsung dipilih warga dan memiliki pendidikan. Ini agar aparat desa itu memiliki kompetensi.
"Masalahnya, RT RW ini sudah berpuluh tahun tak pernah dipilih langsung oleh warga. Hanya ditunjuk langsung oleh dusun saja. Ini tidak sesuai dengan asas demokrasi langsung di negeri ini dan cenderung seperti kerajaan daja, " sindir Basri lagi.
Kades Bangko Pusako, Bahadi, saat dikonfirmasi wartawan mengaku tidak tahu. "Ini kerjaan Kepala Dusun, RT RW dan Kaur Kesra, " Kata Bahadi.
Terkait pengurangan, hal itu diakui Bahadi karena sebagian anggaran dialokasikan ke bangunan fisik.**Marahot
Komentar