Menurut keterangan Yusri Usman, sejak ditanyakan pada Selasa (13/7/2021) pagi, hingga Rabu (14/7/2021) petang, tidak ada sepotong keterangan pun dari Dian Citra.
Saat mengajukan konfirmasi, Yusri Usman mengutarakan kepada Dian Citra bahwa ia menerima informasi adanya acara zoom meeting yang diprakarsai oleh Dirjen PLSB3 KLHK yang melibatkan SKK Migas, PT CPI dan Dinas LHK Propinsi Riau.
"Bisakah kami dapat informasi hasil zoom meeting terkait masih banyak limbah TTM di Blok Rokan, sesuai berita acara tanggal 10 Juni 2021 antara PT CPI dengan DLHK Provinsi Riau dan SKK Migas Perwakilan Sumbagut," ungkap Yusri menirukan pertanyaannya kepada Dian Citra Selasa pagi.
Menerima adanya pertanyaan itu, Dian Citra sempat memberikan jawaban dengan beralasan meminta izin kepada pimpinanya untuk memberikan keterangan.
"Terkait data untuk publikasi dapat diberikan sesuai ijin atau arahan dari pimpinan dulu. Akan saya teruskan pada pimpinan dulu ya. Nanti akan dikabari arahannya seperti apa," tulis Dian Citra kepada Yusri melalui pesan Whatsapp, Selasa (13/7/2021) pagi.
"Segera saya berikan data dimaksud sesuai arahan pak kadis atau kabid. Mohon dimaklumi ya pak. Karena saya baru di pengaduan. Supaya tidak salah secara prosedur," sambung Dian Citra lagi melalui pesan Whatsapp itu.
Menurut keterangan diperoleh wartawan, undangan pertemuan daring zoom meeting itu datang dari Dirjen PSLB3 KLHK bernama Vivien. Namun hingga saat ini belum diketahui kepastiannya lantaran tidak ada keterangan apa pun dari Dian Citra.
Selain itu juga diperoleh informasi bahwa acara zoom meeting Senin kemaren dilaksanakan oleh Dirjen PSLB3 KLHK, dihadiri dari PT CPI, Gakkum KLHK, Direktur Pencemaran Air, Direktur Limbah B3, SKK Migas, Staf khusus Menteri LHK dua orang dan dari DLHK Provinsi Riau.
Terkait sikap Dian Citra tersebut, Yusri Usman mengatakan meskipun Kasi Sengketa dan Pengaduan DLHK tidak berani menyatakan apa yang dibahas dan kesimpulan zoom meeting itu, namun pihaknya sudah menduga adalah langkah koordinasi dalam menghadapi gugatan LPPHI. "Bagi kami sih sah-sah saja mereka berkordinasi dalam menghadapi gugatan itu," ungkap Yusri.
Namun, kata Yusri, yang terpenting Tim Hukum LPPHI sudah sangat banyak memiliki fakta-fakta lapangan bahwa limbah TTM di Blok Rokan masih banyak.
"Setidak-tidaknya 237 korban limbah yang sudah melapor ke DLHK. Semua itu sudah terekam dalam berita acara tanggal 10 Juni 2021 antara PT CPI dengan DLHK Provinsi Riau dan SKK Migas Perwakilan Sumbagut," ungkap Yusri.
Dikatakan Yusri, masing-masing tergugat punya peran masing-masing tarhadap pelanggaran Undang Undang Lingkungan Hidup dan peraturan turunannnya serta peraturan lain nya.
"Ada yang melanggar, ada yang lalai dan membiarkan pelanggaran terjadi dan ada yang mengukuhkan pelanggaran. Bahkan ada juga yang punya kewenangan untuk menindak tetapi tidak dilaksanakan, sehingga fakta pelanggaran itu di lapangan semakin sempurna adanya," ungkap Yusri.
Padahal, kata Yusri, masing-masing pihak oleh negara sudah diberikan kewenangan dengan perangkat Undang Undang dan peraturan turunan untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat limbah TTM itu.
"Namun kenapa mereka tidak menjalankan perintah UU secara konsekwen dan bertanggugnjawab? Itu lah yang menjadi persoalan serius dari gugatan tersebut," ulas Yusri.
Sebelumnya, LPPHI telah memberikan kuasa kepada Tim Hukum LPPHI untuk mengajukan gugatan terhadap PT CPI, SKK Migas, Menter LHK, dan Pemprov Riau. Tim hukum itu terdiri dari tujuh pengacara yang diketuai Josua Hutauruk SH.
Tak hanya itu, untuk menambah masukan dan saran bagi Tim Hukum itu, LPPHI juga telah menunjuk Dr. Augustinus Hutajulu, S.H., C.N., M.Hum., sebagai Koordinator Tim Hukum LPPHI.
Sidang secara daring
Sementara itu, terkait sidang Gugatan Lingkungan Hidup LLPHI terhadap PT CPI, SKK Migas, Menteri LHK, dan Pemprov Riau, menurut Ketua Dewan Penasehat LPPHI Yusri Usman, pihanya memohon kepada majelis hakim PN Pekanbaru yang menangani perkara untuk bisa melaksanakan sidang secara daring atau online.
"Kami memohon kepada Ketua PN Pekanbaru supaya bisa menggelar persidangan gugatan itu secara online atau daring, mengingat PPKM seluruh Indonesia. Namun kepentingan masyarakat korban limbah TTM tetap mendapatkan perlindungan dan keadilan dari negara melalui Hakim PN Pekanbaru. Selain itu juga supaya tidak ada alasan dari semua pihak tergugat tidak bisa menghadiri sidang gugatan karena PPKM, karena tiga pihak tergugat berkantor di Jakarta," ungkap Yusri.
Persidangan itu menurut Yusri penting untuk diketahui publik lantaran keinginan rakyat korban limbah tanah terkontaminasi minyak (TTM) adalah sesuai konstitusi, yakni isi pasal 28 H UUD 1945 hak rakyat mendapat lingkungan hidup yang sehat.
Sementara itu, dilansir tempo.co pada 30 Oktober 2020, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin akhirnya menetapkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada 25 September 2020 dan secara resmi diundangkan pada 29 September 2020.
"Bulan lalu Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang memberikan payung hukum bagi pelaksanaan persidangan secara elektronik bagi perkara pidana, pidana militer dan jinayat," tutur Ketua Mahkamah Agung saat meresmikan enam gedung pengadilan terpadu di Manado secara virtual pekan lalu.
Perma itu mengatur ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, rutan/lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.
Untuk mengikuti persidangan daring, penyidik, penuntut, pengadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, ahli Rutan dan Lapas harus memiliki akun yang terverifikasi. Sementara dokumen administrasi pun disampaikan secara elektronik dengan disimpan dan dikelola sistem informasi pengadilan.
Meski hakim tidak secara langsung bertatap muka dengan terdakwa, saksi mau pun ahli, keterangan yang diberikan pihak-pihak itu dalam persidangan elektronik ditegaskan mempunyai nilai pembuktian yang sama.
Ada pun keadaan yang memungkinkan dilakukannya persidangan daring antara lain terjadi bencana alam, wabah penyakit, keadaan yang ditetapkan pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu persidangan secara elektronik.**Ril
Komentar