Pemerintah Pusat Diminta Beri Informasi Yang Jelas Tentang PTM

RIAUANTARA.CO | PEKANBARU, - Kendati sudah memberi lampu hijau terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, namun hingga kini belum ada aturan yang jelas. Oleh karena itu pemerintah pusat diminta memberikan informasi yang jelas. 

Hal itu ditegaskan anggota Komisi V DPRD Riau Abu Khoiri, Senin (30/8/21).

"Kalau saya lihat rencana PTM terbatas ini masih simpang siur. Sehingga masing-masing Kepala daerah masih ragu untuk memberlakukan. Jadi peraturan itu harus jelas dan sampai ke bawah", ujarnya.

Politisi PKB itu mengatakan, hampir semua walimurid mengeluhkan sistim pembelajaran (dalam jaringan (daring) yang sekarang. Pasalnya selain masalah jaringan juga soal kepemilikan android bagi keluarga tak mampu terutama di desa-desa.

Menurut Abu Khoiri sistim pembelajaran sekarang justru banyak dimanfaatkan peserta didik untuk bergerombol kesana-kemari. Dan itu dikhawatirkan bisa menimbulkan hal-hal negatif.

"Jadi kita minta pemerintah pusat kalau mau membuat regulasi itu, yang jelaslah", tandas anggota DPRD Riau asal Dapil Rokan Hilir tersebut.

Abu Khoiri menegaskan, jika PTM digelar, Dinas Pendidikan dalam hal ini pihak sekolah harus memberlakukan standar protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Disisi lain tambah Abu Khoiri, pemerintah juga harus membantu pengadaan alat prokes tersebut, ucapnya. (fin)