Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Hj Ade Hartati Rahmat MPd menanggapi PPKM level 4 di kota Pekanbaru, Senin (30/8/21).
"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyamakan persesi terlebih dahulu. Bahwa PPKM sejatinya tidak malah mematikan sektor riil di masyarakat atau kearifan lokal", ujarnya.
Menurut Ade Hartati, seharusnya pemerintah daerah tidak mengadopsi penuh PPKM tersebut.
"Ketika persepsi sudah didapat, tentu yang diadopsi itu harus disesuaikan dengan kearifan lokal atau keunggulan daerah masing-masing", ucap dia.
Politisi asal fraksi PAN itu mencontohkan, penutupan Jalan Sudirman Pekanbaru. Ada berapa sektor ekonomi yang mati seperti Rumah sakit, Perhotelan dan pusat-pusat perdagangan.
"Nah, ini kan harus dipikirkan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Itu salah satu contoh", ulas anggota DPRD Riau Dapil kota Pekanbaru tersebut.
Ade mengungkapkan, akibat pemberlakuan PPKM tersebut berdampak pada sektor ekonomi. Alhasil, pemutusan hubungan kerja pun tak terhindarkan. Ini kan menjadi beban, ujarnya.
Terkait penyekatan sejumlah ruas jalan di kota Pekanbaru pasca penerapan PPKM level 4, tak luput dari sorotan Ade Hartati.
"Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan berakhir. Pertanyaannya, efisien enggak ketika jalan ini ditutup. Terutama dalam hal roda ekonomi masyarakat dan lain-lainnya",
Menurutnya kalau tidak efisien maka perlu evaluasi secara menyeluruh guna mencari strategi. Misalnya jalan Sudirman itu dibuka dari jam 4 subuh sampai jam 10.
"Artinya sektor ekonomi masih bisa bergerak. Sehingga orang yang mau belanja, tidak perlu mutar-mutar segala macam. Mungkin hal-hal begitu yang dipikirkan pemerintah", tutup Ade. (fin)
Komentar