Hal itu diungkapkan anggota Pansus Penyelesaian Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Riau, Manahara Napitupulu SH usai mengikuti rapat internal Pansus bersama tim ahli di ruang Komisi V DPRD Riau Kamis (16/12/21).
"Iya hari ini rapat internal Pansus DPRD bersama tim ahli. Kami mendalami pengaduan berkas-berkas yang masuk dari masyarakat. Pengaduan itu kita inventarisir dan kami hubungkan dengan korelasi perundang-undangan yang ada," ujarnya saat dikonfirmasi.
Lebih lanjut jelas Manahara, dari hasil rapat internal ini, nantinya Pansus akan mengundang pihak-pihak terkait, baik daerah maupun instansi vertikal.
Politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau ini mengungkapkan, dari 15 kasus konflik yang naik ke Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Riau, ada beberapa perusahaan konsesi yang mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI). Baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti PT RAPP dan PT Duta Palma di Kuansing.
PT RAPP misalnya kata Manahara, ada anak perusahaan Grup APRIL itu maupun mitra kerjanya berkonflik dengan masyarakat. Diantaranya CSS, GBSI di daerah Peranap dan ada juga di Rokan Hilir.
Demikian juga halnya dengan PT. Duta Palma khususnya di Siberakun, Benai, dan Kuantan Mudik Kuansing.
Konflik lahan masyarakat dengan PT Duta Palma I juga terjadi di kecamatan Gansal Inhu. Baik perkebunannya maupun PT Siberida Subur. Kedua perusahaan ini mengelola hutan berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), ungkapnya.
Manahara mengatakan, berdasarkan kesepakatan, Pansus Penyelesaian Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Riau, sudah menjadwalkan pemanggilan instansi terkait, awal tahun 2022.
"Kesepakatan tadi awal tahun 2022. Karena sekarang sudah jelang libur bersama akhir tahun," sebut anggota Komisi II DPRD Riau tersebut. (fin)
Komentar