 |
| Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli. |
Pekanbaru, riauantara.co | Beberapa waktu lalu Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar agenda kunjungan kerja di daerah Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).
Sebelumnya, terkait hal ini, Gubri mendapat keluhan petani sawit di daerah itu, Pabril Kelapa Sawit (PKS) Tanjung Medan, membeli dengan harga dibawah ketetapan.
Menindaklanjuti adanya temuan harga sawit di bawah edaran tersebut, Gubri Syamsuar langsung memerintahkan Dinas Perkebunan Riau memanggil PKS bersangkutan. Maka sesuai agendanya, telah dipanggil mengadakan pertemuan dengan beberapa PKS itu membeli TBS masyarakat Tanjung Medan.
"Kita sudah melakukan pemanggilanya pada PKS berada di Tanjung Medan itu, pada Selasa (11/7/2023), bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perkebunan Riau, Jalan Cut Nyak Dien. Pemanggilan ini sesuai arahan intruksi Pak Gubernur Riau yang mendapat laporan keluhanya petani sawit," kata Zulfadli.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini mengatakan, sudah memanggil PKS yang ketahuan membeli TBS di bawah harga yang sudah ditetapkan. Didalam pertemuan tersebut, katanya, diketahui bahwa dilaporkanya masyarakat terkait harga TBS yang jauh dari harga adalah harga jual petani non mitra.
"Ternyata itu petani non mitra yang jual TBS sawit pada pedagang pengumpul/veron/ram. Artinya, bukan bag bermitra. Sehingga tataniaga, panjang membuat harga di tingkat petani non mitra yang menjadi anjlok, ditambah lagi PKS juga membeli di bawah harga ketetapan bagi non mitra," ungkap Zulfadli.
Lebih lanjut disampaikan dia, dalam hal ini maka solusi yang ditawarkan adalah bermitra sesuai Permentan dan Pergub melalui kemitraan swadaya, dan mereka sepakat untuk mengimplementasikanya segera. Namun demikian, dirinya harap agar PKS tersebut membeli harga TBS non mitra dengan harga wajar dan tidak jauh dari harga penetapan.
Diketahui berita sebelumnya, Gubernur Riau kunjungan kerja dan mendapatkan temuan kalau harga TBS dibeli oleh PKS itu sebesar Rp1.700 atau yang di bawah harga ditetapkan yaitu seharga Rp2.000 per kilogram. Sebagaimana halnya yang telah ditetapkanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengacu edaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
(Irul)
Komentar