RIAUANTARA.CO |PEKANBARU - Jalan Jenderal Sudirman ujung, tepatnya dekat Jembatan Siak IV menjadi langganan banjir setiap kali hujan lebat melanda Kota Pekanbaru.
Misalnya, dalam beberapa hari ini, curah hujan yang tinggi membuat kondisi jalan tergenang air, akibat saluran air yang tidak mampu menampung besarnya aliran air.
Informasi yang dirangkum, pemerintah pusat sendiri sebenarnya sudah menganggarkan dana Rp 104.838.750.000 untuk memperbaiki aliran air di Parit Belanda.
Sayangnya, sampai hari ini proyek tersebut belum juga dimulai.
Tokoh masyarakat Kota Pekanbaru, Dr Taufik Arrakhman, membenarkan adanya rencana pengendalian banjir tersebut.
"Di Badan Wilayah Sungai (BWS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR, sudah menganggarkan dana untuk UFCSI (Urban
Flood Control System Improvement) Pengandalian Banjir Kota Pekanbaru, tepatnya di sektor III atau saluran Parit Belanda," ujarnya, Kamis (4/1/2024).
Dia menyayangkan progres pengerjaan proyek yang rencananya akan memakai sistem multiyears ini yang tak kunjung dimulai.
Padahal, ujar Dr Taufik Arrakhman, berdasarkan
rencana dari pemerintah pusat, proyek ini sudah harus dimulai sejak Desember lalu, karena Oktober dan November itu masa lelang.
"Kalau pandangan kita dari luar, sepertinya ini kendalanya ada di sistem birokrasi, ini yang perlu ditelusuri, apa penyebab keterlambatannya? Dan yang bisa menjawab itu adalah pejabat birokrasi yang terkait," tambahnya.
Dikatakan Taufik Arrakhman, proyek yang berkaitan dengan pengendalian banjir di Kota Pekanbaru harus menjadi prioritas utama, karena sudah sangat menganggu masyarakat.
Mulai dari akses lalu lintas yang terganggu, jalan yang rusak, aktivitas ekonomi terhambat, kemudian kesehatan masyarakat terancam, dan berbagai persoalan lainnya.
Dan lebih parahnya, banjir di Kota Pekanbaru telah merenggut nyawa manusia.
"Artinya persoalan banjir harus jadi prioritas, siapkan program jangka pendek dan jangka panjangnya. Ini sudah ada anggaran dari pusat, harus segera di follow up oleh pemerintah daerah," jelas Ketua DPC PKB Kota Pekanbaru ini.
Mestinya, lanjut Taufik, pemerintah daerah, baik Pemko Pekanbaru maupun Pemprov Riau, mesti menjalin sinergisitas dengan kementerian, bagaimana proyek ini segera dimulai.
"Selama ini pemerintah daerah selalu beralasan keterbatasan anggaran, nah ini sudah ada anggaran dari pusat, ya dikejar lah. Saya yakin, kalau pemerintah daerah dan Kementerian PUPR bisa saling bersinergi, persoalan banjir di Pekanbaru bisa teratasi," tuturnya.
"Makanya, kita mendorong Pemko dan Pemprov aktif berkomunikasi dengan kementerian, bagaimana banjir di Pekanbaru teratasi. Semua harus saling bersinergi untuk kepentingan masyarakat Pekanbaru," pungkasnya.***
Komentar