 |
| Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari |
Jakarta, riauantara.co|Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik keras pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebutnya sarat dengan nuansa politis. Menurut Feri, meski ada kemungkinan unsur pidana dalam kasus ini, pengungkapannya lebih bermotif politik ketimbang penegakan hukum yang murni.
Feri menyatakan tindakan KPK tidak etis, terutama karena saat ini lembaga tersebut tengah disorot publik akibat penurunan kinerjanya. "Penegakan hukum harusnya murni, bukan didominasi kepentingan politik," ujarnya pada Kamis (13/6).
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa telepon genggamnya disita oleh penyidik KPK setelah menjalani pemeriksaan selama 4,5 jam. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap calon anggota legislatif pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan Harun Masiku, yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Hasto menyatakan keberatannya, menegaskan bahwa penyitaan tersebut harus sesuai dengan prosedur hukum acara pidana.
Hasto menambahkan bahwa pemeriksaan belum menyentuh pokok perkara ketika stafnya, Kusnadi, dipanggil dan telepon genggam yang atas nama dirinya disita. "Staf saya dipanggil, lalu tas dan handphonenya yang atas nama saya langsung disita," tegas Hasto usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6).
Kontroversi ini semakin memperkuat pandangan bahwa tindakan KPK dalam kasus Hasto lebih bermotif politik, menciptakan polemik tentang etika penegakan hukum di Indonesia.
sumber : ril
editor : AB
Komentar