 |
| Pj Gubernur Riau SF Hariyanto menugaskan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau M. Job Kurniawan, AP, MSi, dan Kepala Bidang Penaatan dan Penataan DLHK Provinsi Riau Embiyarman, S.Hut.T, MP untuk melakukan verifikasi lapangan dalam rangka supervisi penanggulangan kedaruratan bersama Tim KLHK |
Pekanbaru, riauantara.co | Pj Gubernur Riau SF Hariyanto memerintahkan jajaran Pemprov Riau untuk memastikan penanganan dampak kebocoran pipa minyak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Rokan Hilir berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Kebocoran yang terjadi pada 24 Juli 2024 itu menuntut perhatian serius terutama pada aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.
Pemprov Riau secara aktif mendampingi Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang turun langsung ke lokasi kebocoran pada 30 Juli 2024.
Pj Gubernur Riau SF Hariyanto menugaskan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau M. Job Kurniawan, AP, MSi, dan Kepala Bidang Penaatan dan Penataan DLHK Provinsi Riau Embiyarman, S.Hut.T, MP untuk melakukan verifikasi lapangan dalam rangka supervisi penanggulangan kedaruratan bersama Tim KLHK.
"Pak Gubernur mengarahkan agar proses penanggulangan kedaruratan berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Ini termasuk memastikan dampak lingkungan diatasi dan hak masyarakat terdampak terpenuhi," ujar M Job Kurniawan, yang juga Plt Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau.
Job Kurniawan menjelaskan bahwa PT PHR adalah aset strategis vital nasional yang harus dijaga, dan Pemprov Riau telah membentuk Satgas Kelancaran Operasional PT PHR melalui SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 323/IIII/2024. Namun, kegiatan operasional PHR harus mematuhi aturan, khususnya terkait lingkungan hidup.
Penanganan kedaruratan kebocoran pipa PT PHR terus berlanjut dengan monitoring oleh Pemprov Riau untuk memastikan pemulihan lingkungan berjalan lancar.
"Pemprov Riau sangat memperhatikan isu lingkungan dan sosial. Arahan Pak Pj Gubernur adalah agar lingkungan tetap baik dan sehat, sehingga produksi minyak bisa berjalan lancar dan aspek lingkungan serta sosial terpenuhi," tegas Job Kurniawan.
Job Kurniawan dan Embiyarman telah berdialog dengan dua keluarga terdampak, Ibu Situmorang dan Jonter Lumbantoruan, yang merasa puas karena rumah mereka sudah dipulihkan dan mendapat perhatian dari pemerintah serta PHR.
Kepala Bidang Penaatan dan Penataan DLHK Provinsi Riau, Embiyarman, S.Hut.T, MP, menegaskan bahwa penanganan dampak kebocoran pipa PT PHR mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Supervisi oleh Tim KLHK bersama Pemprov Riau dilakukan untuk memastikan tindakan PT PHR sesuai dengan peraturan tersebut setelah kebocoran pipa.
"Supervisi ini untuk memastikan tindakan PT PHR dalam mengatasi bahaya yang mengancam keselamatan manusia dan lingkungan, serta penanggulangan segera untuk meminimalisasi pencemaran," jelas Embiyarman.
Verifikasi lapangan melibatkan Tim Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta dua pakar dari ITB, Prof Dr Agus M Ramdhan dan Dr Sukandar.
Sebelum Tim KLHK turun, DLHK Riau merespon cepat kebocoran pipa PT PHR setelah mendapat laporan dari media. Pada 25 Juli 2024, Tim DLHK Riau dan DLH Rokan Hilir langsung melakukan observasi lapangan di lokasi insiden.
Observasi menemukan kebocoran di dua titik: pipa 12 inci di Kilometer 16 Balam dekat sumur Balam #212 dengan luas terdampak 90,3 meter persegi, dan pipa 6 inci di Kilometer 16,5 Balam dekat lapangan Balam #13 dengan luas terdampak 1.305 meter persegi.
"Kami menyarankan PT PHR untuk terus mendekati tokoh masyarakat dan warga terdampak serta melanjutkan penanggulangan kedaruratan. Saran kami telah ditindaklanjuti oleh PHR," ungkap Embiyarman.
DLHK Riau juga melaporkan kejadian tersebut ke KLHK, termasuk ke Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera dan Direktorat Pemulihan KLHK.
Dua keluarga terdampak, Jonter Lumbantoruan dan Ibu Situmorang, merasa bangga atas perhatian pemerintah yang ditunjukkan melalui kunjungan Tim Pemprov Riau.
"Halaman rumah kami sudah dibenahi dan kami merasa diperhatikan. Semoga insiden ini tidak terulang," kata Ibu Situmorang. (*)
Komentar