Warga Tenayan Raya akan Demo IPAL, Tuntut Ganti Rugi 10 Miliar | riauantara.co
|
Menu Close Menu

Warga Tenayan Raya akan Demo IPAL, Tuntut Ganti Rugi 10 Miliar

Sabtu, 13 Juli 2024 | 13:50 WIB


Surat pernyataan 


Pekanbaru, riauantara.co | Pekan depan, warga Kecamatan Tenayan Raya, khususnya di Kelurahan Bambu Kuning, akan melakukan aksi besar-besaran di beberapa titik. Aksi ini akan dilakukan di Kantor IPAL Bambu Kuning, Kementerian PUPR, PT. PP - PJL KSO, PT. ADHI JAKON KSO, dan Kantor Walikota Pekanbaru. Selain itu, warga juga berencana melaporkan sejumlah pihak ke Polda Riau terkait kerusakan rumah warga dan jatuh tempo surat perjanjian oleh konsorsium.


Kerusakan rumah warga di RW 08, 09, dan 12 Kelurahan Bambu Kuning yang disebabkan oleh pembangunan IPAL Bambu Kuning pada 17 Juni 2024 oleh konsorsium dari konsultan PISC MSMIP, PT. PP - PJL KSO, dan PT. ADHI JAKON KSO, telah memuncak kesabaran warga. Penantian hampir tiga tahun tanpa ganti rugi yang dijanjikan telah memicu kemarahan warga.


Widde Munadir, salah satu warga yang terkena dampak, mengatakan bahwa dirinya bersama warga lainnya sedang menyiapkan kuasa hukum untuk menempuh jalur hukum guna menindaklanjuti keteledoran konsorsium yang melanggar perjanjian ganti rugi. "Kami tidak ingin ada lagi perusahaan yang menyepelekan keluhan warga di Provinsi Riau. Kami menuntut ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah akibat penantian panjang hampir tiga tahun," ujar Widde.


Widde juga menambahkan bahwa peralatan perusahaan sudah mulai dikeluarkan secara perlahan, yang semakin memperburuk situasi. Proyek IPAL Bambu Kuning sendiri telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Mei lalu, namun hingga kini ganti rugi kepada warga belum terealisasi.


Pihak warga telah berkoordinasi dengan konsultan PISC MSMIP Tyas Utami, yang menggantikan Sofiarman, namun merasa kecewa karena pernyataan melalui WA tidak membawa hasil yang diharapkan. "Sebagai konsultan, seharusnya Tyas bisa menjadi jembatan untuk mempercepat proses ganti rugi warga, bukan malah melepaskan tanggung jawab," kata widde

Aksi besar-besaran ini akan menjadi puncak kekecewaan warga yang sudah lama menanti. Sebelum aksi ini viral, diharapkan semua pihak bisa duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.(***)


Bagikan:

Komentar