 |
| Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ST M.Si, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) |
Pekanbaru, riauantara.co | Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya maksimal untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Bertuah yang bebas dari stunting, sebuah kondisi yang mengganggu pertumbuhan anak akibat kurangnya asupan gizi. Stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah di semua tingkat, dari pusat hingga daerah, dengan tujuan membangun generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Di Pekanbaru, pencegahan dan penanganan stunting dipimpin oleh Pj Walikota Risnandar Mahiwa S.STP M.Si. Upaya ini dilakukan secara komprehensif, dimulai dari akar permasalahan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang tergabung dalam konvergensi penanganan stunting. Tak hanya pemerintah, seluruh elemen masyarakat termasuk remaja dan orang tua juga dilibatkan, mengingat mereka juga menjadi bagian dari potensi risiko stunting.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution ST M.Si, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor pemicu stunting di wilayah tersebut. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya asupan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan anak, yang mengakibatkan nutrisi yang diterima tidak optimal. Pola makan yang kurang baik, pola asuh yang tidak tepat, penyakit penyerta, serta kondisi ekonomi yang lemah juga menjadi faktor pemicu lainnya.
Selain itu, akses rumah tangga terhadap makanan bergizi seimbang masih terbatas, ditambah lagi dengan masalah sanitasi yang buruk, minimnya akses air bersih, dan rendahnya kebersihan lingkungan. "Kita terus melakukan penyuluhan ke lapangan agar masyarakat memahami penyebab stunting ini," jelas Indra Pomi, didampingi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Drs. H. Muhammad Amin M.Si, yang juga merupakan Sekretaris TPPS Kota Pekanbaru.
Sejak Pemerintah Pusat memberikan instruksi agar setiap daerah memprioritaskan penanganan stunting, berbagai aksi telah dilakukan oleh Pemko Pekanbaru. Di antaranya adalah pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan, audit kasus stunting, dan pelaksanaan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).
"Program BAAS ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru, serta jajaran Forkopimda untuk menjadi bapak asuh anak stunting. Pihak swasta dan BUMN juga turut dilibatkan, sehingga penanganan stunting dapat berkelanjutan dan ditangani bersama-sama," lanjut Indra Pomi.
Tak hanya itu, Pemko Pekanbaru juga melaksanakan pengawalan intervensi secara serentak, memberikan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting, menyediakan fasilitasi layanan rujukan, serta memfasilitasi bantuan sosial. Program lain yang dilakukan termasuk pembentukan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Rembuk Stunting Kota Pekanbaru, dan Mini Lokakarya di setiap kecamatan.
"Alhamdulillah, dari berbagai upaya yang telah dilakukan, kasus stunting di Pekanbaru menunjukkan penurunan," ungkap Indra Pomi dengan penuh syukur. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Pekanbaru yang pada tahun 2013 mencapai 34,7 persen, kini di tahun 2023 telah menurun menjadi 8,7 persen, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar, Survei Status Gizi Indonesia, dan Survei Kesehatan Indonesia.
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru mencatat bahwa saat ini terdapat 227 kasus stunting di Pekanbaru, dimana 165 di antaranya telah diintervensi melalui program BAAS. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat terus menurunkan angka stunting di Pekanbaru, demi masa depan generasi yang lebih baik.
Komentar