.jpg) |
| Sewaktu menjabat Pj Gubri, diketahui SF Hariyanto telah ambil dengan peduli melakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan berada di kabupaten/kota. |
PEKANBARU , riauantara.co | - Sewaktu menjabat Pj Gubri, diketahui SF Hariyanto telah ambil dengan peduli melakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan berada di kabupaten/kota. Namun disaat ini ada pemberitaan yang menyebut kepedulianya Sekdaprov Riau ini melanggar aturan. Bahkan untuk sekarang ada pihak yang mengusulkan dibentuk Pansus.
Terkait hal demikian itu dikonfirmasikan kepada SF Hariyanto, mengatakan yang sesuai pemberitaan adanya pihak-pihak mengklaim telah mengusulkan rencana pembangunan dan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru. Menurutnya, ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari aksi gesa jalan yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir.
“Sudahlah, jangan mengklaim-mengklaim kalau tidak berbuat. Maka, jadi saya ingin luruskan, bahwa informasi itu yang beredar tidak benar. Tidak ada sama sekali usulan sebelumnya. Untuk perbaikan jalan sudah dilakukan itu murni karena kebijakan dari diskresi pada saat pergeseran anggaran,” terang Hariyanto.
Sementara untuknya informasi soal proses perbaikan yang diusulkan sejak tahun 2023 lalu, mantan Kadis PU Riau itu membantah hal tersebut. Pasalnya, informasi yang disampaikan itu hanya berupa penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan di Provinsi Riau. Tanpa ada kebijakan untuk perbaikan jalan yang sudah berlubang.
Ia menerangkan, kronologis perbaikan jalan dikarenakan adanya surat dari Pemko Pekanbaru yang mengirimkan surat resmi ke Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Pj Gubernur dengan nomor surat 800.18/SETDA-PEMB/454/2024 per tanggal 29 Februari 2024 yang berisi permohonan perbaikan jalan dan drainase.
Kemudian Pj Wako Pekanbaru Risnandar Mahiwa juga ada mengirimkan surat ke Pj Gubernur dengan nomor 602/DPUPR-BM/VI/2024 yang berisi perihal permohonan perbaikan jalan. Surat usulan dikirimkan tanggal 3 Juni 2024. Dari beberapa usulan tersebut, maka adanya proses pergeseran anggaran dilakukan itu setelah melakukan peninjauan di beberapa ruas jalan di Kota Pekanbaru.
“Karena memang pihak Pemko Pekanbaru memiliki keterbatasan anggaran. Jadi saya buat kebijakan itu menggunakan anggaran BTT untuk memperbaiki. Karena tergolong mendesak sebelum memakan korban. Yang pasti sudah mendapat persetujuan pusat. Hal itu digaris bawahi ya,” papar Mantan Inspektur Investigasi Kementerian PUPR itu.
Parahnya tambah Hariyanto, saat sekarang ia pun mendapat informasi bakal ada yang mengusulkan membentuk Pansus terhadap dirinya. Hal ini, dikarenakan kebijakannya melakukan pengaspalan jalan di beberapa ruas jalan di Kota Pekanbaru. Kondisi itu sejatinya tidak menyurutkan niatnya untuk tetap menggesa komitmen memperbaiki infrastruktur jalan di bumi Lancang Kuning.
Bahkan, Mantan Inspektur Investigasi Kementerian PUPR itu siap pasang badan jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan komitmen gesa jalan yang digelorakannya saat menjadi Pj Gubernur Riau. "Saya kalau demi rakyat, takkan ada istilah mundur satu langkahpun. Maka di Pansuskan pun tak apa-apalah. Masak uang rakyat tidak boleh kembali ke rakyat dalam bentuk jalan yang hitam dan mulus,” sambungnya lagi.
Ia mengaku heran, program memperbaiki jalan bersentuhan langsung masyarakat ini dipermasalahkan. Dengan alasan yang tak masuk RKPD. Ini yang memalukan dengan menyebut seperti itu. Sambung dia, perlu diketahui itu diskresi kebijakan Pj Gubernur yang diambil, yang karena melihat kondisi lapangan ditambah lagi adanya surat dari Pj Wako Pekanbaru.
"Nantinya hal itu, di APBD Perubahan baru dimasukkan dalam RKPD. Makanya pernah jadi Sekda dulu, biar paham dan mengerti. Ini kan untuk rakyat, yah tidak apa apa lah, yang penting ini sudah dapat izin Mendagri dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga hal demikian dilakukan untuk rakyat," ujar SF Hariyanto yang saat sekarang ini maju di Pilkada 2024. **Irul
Komentar