Pekanbaru, riauantara.co | Ketua Forum Pemred Riau (FPR), Rahmat Handayani, bersama Eed Azhar dari Forum Pekanbaru Bicara (FPB), mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Pekanbaru, M. Isa Lahamid, pada Senin (28/10/2024). Pertemuan ini menjadi ajang diskusi mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan kota.
Dalam kesempatan itu, Rahmat Handayani menekankan peran vital media sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan secara transparan, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. "Peran media sangat penting agar kebijakan yang dibuat lebih relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Rahmat.
Ketua DPRD Pekanbaru, M. Isa Lahamid, merespons dengan menyampaikan komitmen untuk menerima masukan dari berbagai pihak, terutama media. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan saran merupakan langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. "Melalui kerja sama dengan media, saya berharap komunikasi antara DPRD dan masyarakat bisa terbangun dengan lebih baik, sehingga kebijakan dan program pembangunan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran," ungkap Isa.
Dalam pertemuan ini, Ketua Forum Pekanbaru Bicara, Eed Azhar, juga menyoroti isu kesejahteraan petugas Posyandu. Ia mengungkapkan kekhawatiran terkait keterlambatan pembayaran gaji yang sering dialami oleh para ibu-ibu Posyandu di Pekanbaru, yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. "Keterlambatan gaji menjadi kendala serius bagi mereka. Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan petugas Posyandu agar layanan mereka tetap berjalan optimal," tegas Eed.
Lebih lanjut, Eed mengusulkan adanya diskusi publik secara berkala yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan media. Diskusi ini, menurutnya, dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kesempatan bagi pemerintah mendengar langsung kebutuhan warga. "Diskusi publik sangat penting untuk membangun kota yang partisipatif, di mana kebijakan pemerintah lebih selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan," tambahnya.
Ketua DPRD M. Isa Lahamid menanggapi dengan menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi sistem pembayaran gaji petugas Posyandu serta mempertimbangkan usulan diskusi publik tersebut demi peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat. "Besok siang, ibu-ibu Posyandu akan saya undang untuk bersilaturahmi dan makan siang bersama di kantor DPRD Kota," ungkap Isa.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam menguatkan partisipasi publik melalui peran media dan kolaborasi, dengan harapan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif serta mendukung pembangunan kota yang partisipatif.
Komentar