Pilkada Serentak 2024: Etika Eksploitasi Politik Harus Dijaga, Politik dan Hukum Jangan Tercampur | riauantara.co
|
Menu Close Menu

Pilkada Serentak 2024: Etika Eksploitasi Politik Harus Dijaga, Politik dan Hukum Jangan Tercampur

Rabu, 09 Oktober 2024 | 18:53 WIB




Pekanbaru, riauantara.co| – Dalam rangka Pilkada Serentak 2024, etika dalam berpolitik kembali menjadi sorotan. Hal ini diungkapkan oleh Ade Hartati, calon Wakil Walikota Pekanbaru, yang mendampingi Muflihun dalam kontestasi Pilwako Pekanbaru. Ade angkat bicara terkait serangan personal yang ditujukan kepada Muflihun, Rabu (9/10/2024).


Ade, melalui pesan singkat WhatsApp, menegaskan bahwa prinsip "mendem jero" yang berarti menjaga sikap diam dalam menghadapi dinamika politik, selalu menjadi pegangan hidupnya. Namun, situasi yang berkembang memaksanya untuk memberikan tanggapan.


"Sebagai kandidat yang berpasangan dengan calon kuat dalam Pilwako, Muflihun, SSTp. MAp, ada saatnya saya harus bersuara, terutama terkait serangan yang mengarah pada pribadi beliau," tegas Ade.


Ade menekankan pentingnya memisahkan ranah politik dan hukum. Menurutnya, politik tidak boleh mencampuri hukum, begitu pula sebaliknya. Ia menegaskan bahwa politik harus dilihat sebagai proses untuk mencapai tujuan bersama, dan dinamika politik tidak boleh dirusak oleh kepentingan tertentu yang mencoba menyeret hukum untuk menjadi alat eksekusi.


"Politik bertujuan untuk menghasilkan yang terbaik dari yang baik, bukan mencemarkan martabat dengan tuduhan tanpa dasar," lanjutnya.


Lebih jauh, Ade juga mengingatkan bahwa dalam hukum, praduga tak bersalah adalah prinsip utama yang harus dijunjung oleh semua elemen masyarakat. Ia menegur pihak-pihak yang melakukan justifikasi atau tuduhan dengan menyebut nama, yang menurutnya merupakan cara kotor yang merusak integritas politik.


"Kami sebagai pasangan Muflihun-Ade merasa sudah cukup dengan berbagai serangan ini, dan kami pun punya batas untuk bersuara," pungkas Ade.


Bagikan:

Komentar