Akibat Pilkada, Angka Perceraian di Riau Meningkat, Konflik Politik Masuk ke Ranah Keluarga | riauantara.co
|
Menu Close Menu

Akibat Pilkada, Angka Perceraian di Riau Meningkat, Konflik Politik Masuk ke Ranah Keluarga

Sabtu, 16 November 2024 | 00:27 WIB


Pekanbaru, riauantara.co | Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang seharusnya menjadi pesta demokrasi ternyata membawa dampak negatif dalam hubungan keluarga di Riau.

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Dr. H. Zulkifli Yus, mengungkapkan adanya peningkatan angka perceraian yang dipicu oleh konflik internal keluarga akibat perbedaan pilihan politik.  

"Di dalam Pemilu maupun Pilkada sering terjadi gesekan di dalam keluarga. Bahkan antara suami dan istri saja bisa bertengkar karena perbedaan pilihan politik. Ini berimbas pada perseteruan yang berujung pada keretakan rumah tangga," ungkapnya.  

Dr. Zulkifli menjelaskan bahwa perselisihan kerap kali terjadi sejak awal tahapan pemilu, mulai dari pencalonan, masa kampanye, hingga penghitungan suara. Konflik kecil yang tak teratasi sering kali membesar dan berujung pada gugatan perceraian.  

"Setelah pesta demokrasi selesai, beberapa kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama terbukti dipicu oleh konflik politik dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pendekatan khusus untuk mencegah dampak seperti ini," tambahnya.  

Sebagai upaya pencegahan, Dr. Zulkifli menekankan pentingnya pendekatan keagamaan dan peran aktif tokoh masyarakat.

"Pengadilan Agama memiliki fungsi untuk menjaga keutuhan keluarga. Kami mengajak tokoh adat, tokoh agama, dan pejabat untuk bersama-sama mencegah konflik yang timbul akibat perbedaan pilihan politik," jelasnya.  

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat Riau untuk menciptakan suasana harmonis dalam keluarga, terlepas dari perbedaan pandangan politik.

"Keluarga adalah pilar utama stabilitas sosial. Perbedaan pilihan politik seharusnya tidak menjadi alasan untuk konflik, tetapi menjadi momen untuk saling menghormati," tegasnya.  
  
Dr. Zulkifli menutup dengan pesan bahwa toleransi dan kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi, terutama dalam lingkungan keluarga. 

"Keluarga harus menjadi tempat penuh kasih sayang dan saling menghormati. Dengan sikap bijak dan toleran, konflik akibat politik dapat diminimalisir," tutupnya.  

Diharapkan masyarakat Riau dapat mengambil pelajaran dari kondisi ini, sehingga perbedaan dalam pesta demokrasi tidak lagi memengaruhi keharmonisan keluarga.

(kmo/rul)
Bagikan:

Komentar