Kuansing, riauantara.co | Drama politik di tubuh Partai Gerindra Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) makin memanas setelah keputusan mendadak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra untuk mengganti Ketua DPRD Kuansing dari Juprizal ke Reki Fitro. Polemik ini diperkeruh dengan adanya perlawanan terbuka dari Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerindra se-Kuansing yang mendukung Juprizal tetap menjabat sebagai Ketua DPRD.
Perlawanan ini tidak hanya menjadi isu lokal. Gerindra Provinsi Riau bahkan meradang atas situasi tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dimuat media, Sekretaris Gerindra Provinsi Riau menyatakan akan menindak tegas seluruh kader Gerindra Kuansing yang dinilai tidak patuh pada keputusan partai. Ancaman tersebut disebut-sebut tidak main-main, menunjukkan tingkat ketegangan yang tinggi di internal partai.
Namun, Ketua Gerindra Kuansing, Suhardiman Amby, tetap berpegang pada aturan partai. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan aturan internal partai yang mengedepankan azas praduga tak bersalah.
"Kami tetap menunggu putusan Majelis Kehormatan Partai. Sebagai kader, kami patuh pada AD/ART dan peraturan perundangan yang berlaku. Kami juga menghormati hak Juprizal untuk melakukan pembelaan diri," ujar Suhardiman dalam keterangan tertulisnya.
Keputusan DPP Gerindra untuk mengganti Juprizal, yang baru sebulan menjabat Ketua DPRD Kuansing, disahkan melalui Surat Keputusan (SK) nomor 10-0654/KPTS/DPP-Gerindra/2024. SK ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada 16 Oktober 2024.
Namun, SK tersebut baru diserahkan secara resmi oleh Ketua Gerindra Provinsi Riau, Muhammad Rahul, pada 30 Oktober 2024 di Pekanbaru.
Meski SK sudah diserahkan, pelaksanaan pergantian tersebut hingga kini belum terealisasi. Resistensi muncul dari para Ketua PAC Gerindra se-Kuansing yang terang-terangan mendukung Juprizal untuk tetap menjabat. Gerakan ini menimbulkan kesan bahwa Gerindra Kuansing tidak sepenuhnya mendukung keputusan DPP.
Mengguncang Soliditas Partai
Sikap Gerindra Kuansing ini memancing spekulasi tentang potensi pecahnya soliditas partai di tingkat daerah. Jika tidak segera ditangani, konflik ini bisa merugikan partai, terutama menjelang persiapan menghadapi Pemilu 2024 yang semakin dekat.
Sementara itu, berbagai pihak kini menunggu langkah DPP Gerindra, apakah akan menindak tegas resistensi di Kuansing atau memberikan ruang dialog untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal.
Konflik pergantian Ketua DPRD Kuansing ini menjadi ujian besar bagi Partai Gerindra di Riau. Apakah partai mampu mempertahankan kedisiplinan dan soliditas kadernya, atau justru kehilangan kepercayaan publik akibat konflik internal? Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil oleh DPP Gerindra dan Majelis Kehormatan Partai dalam menyelesaikan polemik ini.
Komentar