Pekanbaru, riauantara.co | Proyek pembangunan Gedung RS Bhayangkara yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, menuai sorotan. Dengan nilai kontrak fantastis Rp49.476.155.762 yang didanai oleh APBD Riau melalui Dinas PUPR, proyek ini justru menghadirkan keresahan bagi warga sekitar akibat minimnya pengawasan dan keselamatan kerja.
Pembangunan yang dikerjakan oleh PT Bina Artha Perkasa (BAP) diduga tidak melibatkan Pengawas Teknik dan Pengawas K3 secara memadai. Hal ini diperparah dengan insiden berulang, termasuk jebolnya balok beton lantai empat yang menimpa rumah warga pada 26 November 2024 lalu.
Seorang warga yang rumahnya terdampak insiden tersebut menceritakan pengalaman traumatisnya. Ketika kejadian berlangsung, ia tengah menjemur pakaian di dekat area yang tertimpa cor beton dari lantai empat.
"Rumah kami sering tertimpa material dari proyek ini, seperti cor-coran semen, batu, hingga puing lainnya. Atap rumah bocor, dan kami merasa sangat terganggu. Kerja mereka 24 jam tanpa memperhatikan ketenangan warga," ungkapnya penuh kekecewaan.
Ia menambahkan bahwa insiden ini bukan yang pertama. Bahkan, proyek tersebut telah beberapa kali menimbulkan kerugian material bagi warga sekitar.
"Untungnya kali ini tidak ada korban jiwa karena kejadiannya siang hari. Tapi sampai kapan kami harus terus merasa resah?" lanjutnya.
Minim Pengawasan, Proyek Dibiarkan Berjalan
Ketika dikonfirmasi, pimpinan proyek, Kiwadi, tidak memberikan tanggapan. Sikap bungkam ini menambah daftar pertanyaan mengenai tanggung jawab pihak pengelola proyek.
Sementara itu, Kadafi, selaku petugas K3/HSE, mengakui tidak mengetahui kejadian tersebut karena sedang tidak bertugas saat insiden terjadi. Ia juga menyebut bahwa hanya dirinya yang menangani aspek keselamatan kerja untuk seluruh proyek.
"Saya tidak bisa mengontrol semua pekerja dan lingkungan sekitar karena saya satu-satunya petugas K3 di sini," ungkap Kadafi.
Warga berharap pihak kontraktor segera memperbaiki pengelolaan proyek, terutama dalam hal keselamatan kerja dan pengawasan teknis. Kejadian seperti ini tidak hanya mengancam kenyamanan, tetapi juga keselamatan masyarakat sekitar.
"Semoga ada tindakan nyata dari pihak terkait, termasuk pemerintah, agar hal ini tidak terus berulang," harap salah seorang warga.
Proyek sebesar ini seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat, bukan justru menjadi sumber keresahan. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah dan kontraktor untuk menjawab keresahan warga sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai standar keselamatan.
Komentar