 |
| Peneliti Axispol Indonesia Syahdan Husein. Foto: Dokumentasi pribadi. |
Pekanbaru, riauantara.co | Menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024, lembaga survei Axispol Indonesia merilis hasil survei mengenai Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Pekanbaru 2024 pada Kamis, 21 November. Hasil survei ini mengungkapkan bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Muflihun-Ade Hartati, memimpin dengan elektabilitas yang jauh unggul, mencapai angka 39,4 persen.
Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling, yang melibatkan 600 responden dengan margin of error sekitar 4,38 persen. Wawancara tatap muka (face-to-face) digunakan sebagai metode pengumpulan data, yang kemudian diverifikasi melalui panggilan langsung kepada responden secara acak.
Data yang dikumpulkan dari 25 Oktober hingga 2 November 2024 menunjukkan bahwa paslon Muflihun-Ade Hartati memimpin jauh di atas pesaingnya, dengan selisih 24 persen dari paslon Agung Nugroho-Markarius Anwar yang berada di posisi kedua dengan elektabilitas 15,4 persen.
Di bawah mereka, paslon Edy Natar-Destrayani Bibra memperoleh 4,9 persen, sementara paslon Ida Yulita-Kharisman dan Instiawati-Taufik masing-masing memperoleh 1,7 persen dan 1,4 persen.
Syahdan Husein, Peneliti Axispol Indonesia, menyatakan bahwa popularitas Muflihun yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru periode 2022-2024, menjadi faktor utama dalam keunggulannya. Masyarakat menganggapnya sebagai salah satu pemimpin terbaik setelah Wali Kota Herman Abdullah.
"Berdasarkan penilaian masyarakat, Wali Kota Herman Abdullah mendapat apresiasi tertinggi dengan 43,2 persen, diikuti oleh Muflihun dengan 18,4 persen, dan Wali Kota Firdaus dengan 9 persen," ujar Syahdan.
Selain itu, survei ini juga menyoroti pandangan masyarakat terkait praktik politik uang. Sebanyak 67,1 persen responden menyatakan menolak politik uang, sementara 24,8 persen lainnya menyatakan setuju. Sebagian besar responden, yaitu 13,6 persen, mengaku akan menerima uang tetapi tidak memilih pasangan calon yang memberi uang tersebut. Hanya sekitar 22,2 persen yang mengaku akan menerima uang dan memilih paslon yang memberi imbalan.
Menurut Direktur Axispol Indonesia, Farhan Abdillah, pengaruh politik uang terhadap keputusan pemilih di Pekanbaru cenderung kecil.
"Meskipun ada sebagian kecil responden yang masih terpengaruh, sebagian besar masyarakat menunjukkan sikap yang lebih rasional dalam memilih pemimpin mereka," ujarnya.
Hasil survei ini memberikan gambaran penting menjelang pelaksanaan Pilwalkot Pekanbaru, yang akan menjadi salah satu perhatian utama pada Pilkada serentak mendatang.
(kmo/rd)
Komentar