 |
| Asisten II Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan, mengungkapkan sejumlah langkah strategis dalam rapat tingkat tinggi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Riau. |
Pekanbaru, riauantara.co | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mengendalikan inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Berbagai langkah konkret telah dilaksanakan, termasuk pengawasan harga kebutuhan pokok, peningkatan produksi pertanian, hingga sinergi dengan berbagai pihak terkait.
Asisten II Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan, mengungkapkan sejumlah langkah strategis dalam rapat tingkat tinggi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Riau di Pekanbaru, Selasa (10/12).
Salah satu upaya utama adalah peningkatan produksi padi melalui gerakan tanam padi yang didukung oleh bantuan benih dan pupuk. Pada tahun 2023, luas tanam padi ditingkatkan hingga 56.298 hektare dan ditargetkan naik menjadi 71.793 hektare pada tahun 2024.
Kegiatan ini menyasar sejumlah kabupaten, seperti Kampar, Siak, Kepulauan Meranti, dan Rokan Hilir. Produksi padi di Riau diproyeksikan meningkat 9,64 persen pada 2024, mencapai 225.837 ton.
Selain padi, gerakan tanam cabai dan bawang merah juga digalakkan untuk menekan harga komoditas yang kerap memicu inflasi. Melalui pemberian bibit cabai dan bawang merah kepada kelompok tani, Pemprov Riau berhasil menanam hingga 50 hektare kawasan cabai di beberapa kabupaten/kota, seperti Pekanbaru, Dumai, dan Indragiri Hilir. Hasilnya, kawasan ini kini telah memproduksi sekitar 200 ton cabai.
Pemprov Riau juga menggelar berbagai program intervensi pasar, termasuk operasi pasar murah di 74 titik yang menyediakan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur. Hingga saat ini, 46 titik telah dilaksanakan, dengan fokus utama di wilayah yang masuk dalam indeks harga konsumen (IHK).
Pasar tani dan pasar tani mobile juga menjadi solusi untuk memutus rantai pemasaran sekaligus mempromosikan produk petani lokal. Sebanyak 27 kali pasar tani digelar di 11 kabupaten/kota, sementara pasar tani mobile hadir tujuh kali di Pekanbaru.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Riau sedang mempercepat pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan. Persiapan meliputi pengadaan kantor, sumber daya manusia, modal, hingga strategi pengendalian inflasi yang mencakup kerja sama antar daerah, pembukaan toko pangan di pasar tradisional, dan kontrak farming. Kajian akademis terkait kelayakan pendirian BUMD ini tengah dalam proses penyelesaian.
Melalui berbagai program tersebut, Pemprov Riau optimis dapat menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok.
"Dengan sinergi seluruh pihak, kita harapkan upaya ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah," ujar M. Job Kurniawan.
Langkah-langkah konkret ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov Riau serius dalam mengelola inflasi demi kesejahteraan masyarakat. Riau terus bergerak maju, menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh di tengah dinamika global yang terus berubah.
(tri/kmo)
Komentar