 |
| Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga kini belum menerima petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rencana percepatan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. |
Pekanbaru, riauantara.co | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga kini belum menerima petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rencana percepatan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pelantikan tersebut direncanakan akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2025.
Kepala Bagian Otonomi Daerah Setdaprov Riau, OK Doni, menyampaikan bahwa pelaksanaan teknis pelantikan masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kemendagri.
Namun, pihaknya telah menerima surat edaran terkait mekanisme usulan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur.
"Surat edaran Mendagri yang kami terima menjelaskan mekanisme pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Tapi untuk teknis pelantikan secara bertahap, kami masih menunggu arahan pusat," ujar Doni, Senin (16/12/2024).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyebut bahwa rencana pelantikan bertahap ini disesuaikan dengan potensi sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Daerah-daerah tanpa sengketa akan mendahului proses pelantikannya, sementara daerah yang sedang menghadapi sengketa akan dilantik setelah putusan MK keluar.
Selain surat edaran Mendagri, Pemprov Riau juga telah menerima salinan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016.
Dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa pelantikan kepala daerah dilakukan serentak pada 27 hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jika mengacu pada Perpres itu, pelantikan gubernur dan wakil gubernur Riau bisa saja dilaksanakan pertengahan Januari 2025. Ini sesuai dengan rencana Mendagri terkait pelantikan bertahap mulai awal tahun depan," tambah Doni.
(kmo/cr)
Komentar