 |
| Acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2025 di Gedung Balai Pauh Janggi, Pekanbaru, pada Senin (16/12/2024). |
Pekanbaru, riauantara.co | Pemerintah Provinsi Riau menerima alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp32,79 triliun.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2025 di Gedung Balai Pauh Janggi, Pekanbaru, pada Senin (16/12/2024).
Alokasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di daerah. Dari total anggaran tersebut, Rp7,65 triliun dialokasikan untuk 452 satuan kerja kementerian dan lembaga negara, sementara Rp25,12 triliun akan digunakan untuk transfer ke 13 pemerintah daerah di Riau.
Menurut Heni, anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintahan baru, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.
"Dengan APBN ini, pemerintah berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan berbagai target pembangunan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama," ujarnya.
Untuk dana transfer ke daerah (TKD), alokasi terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan berbagai dana lainnya. DAU menjadi komponen terbesar, yang digunakan untuk mendukung belanja operasional pemerintah daerah.
Heni menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
"Harapannya, alokasi ini bisa langsung ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sejak awal tahun untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor," tambahnya.
Dengan anggaran sebesar Rp32,79 triliun, diharapkan Provinsi Riau mampu mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
"Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjaga tata kelola anggaran agar tetap transparan dan akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan," pungkasnya.
(kmo/cr)
Komentar