Pekanbaru, riauantara.co | Di tengah kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang sedang tidak stabil serta sejumlah persoalan masyarakat yang belum terselesaikan, anggota DPRD Kota Pekanbaru justru mengusulkan pembangunan rumah dinas bagi para anggota Dewan.
Usulan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui salah satu media online.
Wacana tersebut menuai kritik tajam dari masyarakat, termasuk dari tokoh pemuda Kota Pekanbaru, Rahmat Handayani. Ia menilai bahwa usulan tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan berbagai persoalan seperti banjir, sampah, dan masalah tempat hiburan malam.
"Dewan itu seharusnya memikirkan kebutuhan rakyat, bukan mendahulukan kepentingan pribadi seperti rumah dinas. Sebaiknya mereka fokus mengusulkan program-program yang bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Pekanbaru," kritik Rahmat dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media, Sabtu (11/1/2025).
Rahmat menekankan pentingnya bagi DPRD dan Pemko Pekanbaru untuk menyelesaikan permasalahan mendesak yang dihadapi warga.
"Pemko Pekanbaru seharusnya fokus pada penanganan masalah sampah, banjir, dan persoalan tempat hiburan malam yang masih menjadi polemik di masyarakat. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak relevan di tengah situasi seperti ini," tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan langkah-langkah strategis.
"DPRD dan Pemko Pekanbaru harus memikirkan bagaimana meningkatkan PAD melalui sektor seperti parkir yang dikelola Dishub atau pajak restoran yang dikelola Bapenda. Pantau agar tidak ada kebocoran. Dengan begitu, baru bisa dikatakan mereka benar-benar pro rakyat," ungkapnya.
Rahmat turut mengingatkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zarman Chandra, agar tidak memberikan ruang terhadap usulan pembangunan rumah dinas sebelum kondisi keuangan membaik.
"Jika keuangan sudah membaik sekalipun, tetap prioritaskan penyelesaian masalah banjir, sampah, dan pemberdayaan UMKM untuk mendorong perekonomian masyarakat," pungkasnya.
Komentar