 |
| Masril Ardi komentari masalah sampah di Kota Pekanbaru, yang mencerminkan krisis pengelolaan yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang signifikan. |
Pekanbaru, riauantara.co | Masalah sampah di Kota Pekanbaru kembali menjadi sorotan tajam, mencerminkan krisis pengelolaan yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang signifikan.
Pernyataan Pj. Wali Kota Roni Rahmat bahwa Pekanbaru berada dalam kondisi darurat sampah semakin memperkuat keprihatinan masyarakat yang mulai jenuh atas minimnya langkah konkret dari pemerintah dan wakil rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Masril Ardi mengatakan kinj masyarakat tertuju pada pemerintah yang dianggap tidak berdaya dalam mengelola kontrak pengelolaan sampah.
"Kontrak bernilai besar yang dimenangkan oleh PT EPP, menurut saya, tidak mencerminkan kinerja yang memadai di lapangan. Isu ketidakprofesionalan perusahaan hingga dugaan adanya permainan oknum dalam proses kontrak," katanya Rabu (15/1/25).
Bahkan, Gumpalan sampah yang semakin menjamur di berbagai sudut kota hanya memperburuk suasana, seolah menjadi simbol dari ketidakmampuan pihak terkait.
Selain itu, ia juga menyampaikan isi tersebut yang kini merembet kepada para wakil rakyat, yang dianggap lebih sibuk dengan kepentingan pribadi dan kelompok daripada memperjuangkan kebutuhan publik.
"Bahkan permintaan fasilitas seperti rumah dinas oleh anggota DPRD Pekanbaru dinilai tidak relevan dengan upaya penyelesaian masalah yang dihadapi warga, khususnya terkait sampah," ucapnya.
Ia juga mempertanyakan Apakah keberadaan wakil rakyat masih relevan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kini warga mulai mempertimbangkan langkah drastis, seperti menduduki kantor DPRD, sebagai bentuk protes atas minimnya upaya konkret yang dilakukan para pemimpin dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
"Perlunya evaluasi total terhadap pengelolaan sampah dan peran pejabat terkait. Transparansi, profesionalisme, dan komitmen nyata terhadap kepentingan masyarakat harus segera diwujudkan. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan wakil rakyat akan terus menurun," tutupnya.
Komentar