 |
| Presiden Prabowo Subianto akan segera merealisasikan program penghapusan piutang macet untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai pekan kedua Januari 2025. (Foto ilustrasi/shuterstock). |
Jakarta, riauantara.co | Presiden Prabowo Subianto akan segera merealisasikan program penghapusan piutang macet untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai pekan kedua Januari 2025.
Program ini bertujuan membantu UMKM yang terdampak kredit macet agar dapat kembali bangkit dan mendapatkan akses pembiayaan.
Langkah tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 5 November 2024.
Peraturan ini mengatur penghapusan piutang macet UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan sektor lainnya. Dengan aturan ini, kredit macet UMKM di bank-bank milik negara akan dihapusbukukan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan, tahap awal program ini akan menyasar 67.000 UMKM yang piutangnya telah masuk dalam daftar hapus buku perbankan.
Program ini rencananya akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo dengan mengundang 3.000 UMKM dalam acara seremonial.
"Kita akan melakukan launching minggu kedua Januari. Ada 3.000 UMKM yang akan hadir dalam agenda ini. Insyaallah, Pak Presiden akan langsung hadir," kata Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, seperti dilansir dari kompas, Sabtu (4/1/2025).
Pada tahap awal, penghapusan piutang macet UMKM mencakup nilai sebesar Rp 2,4 hingga Rp 2,5 triliun. Secara total, program ini menargetkan penghapusan piutang macet bagi 1 juta UMKM dengan estimasi nilai mencapai lebih dari Rp 14 triliun.
"Ini merupakan langkah untuk mendorong UMKM agar bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan kembali. Dengan diputihkan, mereka tidak lagi terbebani kredit macet yang menghalangi akses pendanaan, tambah Maman.
Menurut Maman, program ini juga memberikan manfaat bagi perbankan karena piutang macet yang selama ini tercatat dihapus, sehingga laporan keuangan menjadi lebih bersih.
"Dari sisi perbankan, tidak ada isu keuangan karena daftar hapus buku ini sudah masuk dalam catatan mereka," ujarnya.
Pemerintah menargetkan agar seluruh penghapusan piutang bagi 1 juta UMKM dapat selesai dalam waktu cepat.
Sebanyak 1 juta pelaku UMKM yang masuk daftar ini menghadapi beragam kondisi, termasuk yang sudah tidak aktif, tidak terpantau keberadaannya, atau masih membutuhkan pembiayaan lanjutan.
"Kami upayakan agar program ini bisa segera dituntaskan secepatnya," tegas Maman.
Dengan terealisasinya program ini, pemerintah berharap UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dapat kembali berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
sumber: kompas.com
Editor: Triawan
Komentar